DENPASAR – Koperasi harus dikelola secara mandiri, professional dan tidak terus bergantung pada pemerintah. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pakar Dekopin Pusat, Sularso, ketika memberikan materi tentang perkembangan bisnis koperasi di acara pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh BPIP Dekopin di Hotel Nirmala Denpasar Bali, Sabtu 30 April 2016.
Menurutnya, perkembangan ekonomi dunia saat ini pelaku-pelaku usaha bersaing ketat merebut pasar dan konsumen. Begitu juga Koperasi sebagai salah satu bentuk model usaha mau tidak mau harus punya daya saing tinggi. Dalam ajang persaingan yang sangat ketat seperti dewasa ini, Koperasi harus melengkapi diri dengan kemampuan melihat peluang, jaringan pasar dan kemampuan modal.
“Koperasi juga harus berbasis kinerja. Jangan sedikit-sedikit minta sama pemerintah. Koperasi jangan bermental Pengemis terus,” kata Sularso.
Membangun kemandirian Koperasi sangat perlu. Apa lagi fasilitas yang diberikan pemerintah dalam rangka membangun kemandirian Koperasi sangat luar biasa. Mulai dari bantuan modal, pelatihan, bantuan biaya pendirian dan lainnya. Tetapi hal ini kadang justru bukan malah membangun kemandirian Koperasi tetapi malah memperbesar ketergantungan Koperasi terhadap bantuan pemerintah.
“Mindset dan cara berpikir seperti ini harus cepat direvolusi. Koperasi harus berparadigma baru sebagai badan usaha yang mandiri. Jangan minta dibantu terus,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian Dekopin Pusat, Dr Agung Sujatmoko. Menurut Agung, visi pemerintahan Jokowi merupakan visi kinerja. Artinya semua stake holder harus lebih mengedepankan kualitas kerja dari pada berharap bantuan.
“Begitu juga dengan pelaku Koperasi. Bukan masanya lagi terus-terusan minta bantu pemerintah,” katanya.
Koperasi merupakan lembaga bisnis yang sudah sangat tua di Indonesia. Semakin tua seharusnya semakin mandiri dan professional.
“Dekopin di daerah-daerah kita minta ikut merubah mindset pelaku Koperasi menjadi professional dan mandiri. Kunci kemandirian dan keberhasilan usaha Koperasi karena kerja keras. Kalau hanya berharap pada bantuan malah akan kontra produktif. Bikin kita malas kerja,” kata Agung.
Agung mengakui pemerintah memang masih memberi fasilitas lebih pada UKM dan Koperasi. Apa lagi dalam program Kabinet Kerja jilid II ini, pemerintah pusat masih menganakemaskan UKM dan Koperasi dengan berbagai bantuan. “Tetapi syarat untuk memperoleh bantuan saat ini cukup berat. Dan itu saya pikir juga salah satu cara agar UKM dan Koperasi lebih mandiri,’ tutupnya.
( Sumber : pipnews.co.id )
